Pemilu 2024 – Warta 1

Mar162023 by RedaksiNo Comments

Fraksi PKS Minta Pemilu Digelar Jujur Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas

Pemilu 2024

WARTA-1 – Anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet mengungkapkan pihaknya menaruh perhatian terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Fraksi PKS, lanjutnya, memandang waktu pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan segenap komponen bangsa secara jujur adil transparan akuntabel dan berintegritas. “Oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak demi sukses yang penyelenggaraan pemilu tersebut,”ungkap Slamet dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Menteri Hukum dan HAM RI terkait RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di DPR RI, Senayan, Jakar...

Mar162023 by RedaksiNo Comments

Komisi II DPR Dukung KPU Banding terkait Putusan PN Jakpus yang Perintahkan Tunda Pemilu

Pemilu 2024

WARTA-1 – Komisi II DPR RI mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang telah mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima). Adapun salah satu putusan PN Jakpus itu adalah penundaan Pemilu 2024 ke tahun 2025. Selain itu, Komisi II pun bersedia untuk membantu KPU apabila membutuhkan bantuan teknis, seperti ahli hukum. “Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terh...

Mar92023 by RedaksiNo Comments

Tentang Pencalonan Anggota Legislatif, Parpol Wajib Cantumkan Program dan Visi Misi di Silon KPU

Pemilu 2024

WARTA-1 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik selaku peserta pemilu mengedepankan visi misi saat memasukkan data pengajuan bakal calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Aturan baru itu tertera dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Anggota KPU Idham Holik berharap partai politik memuat visi, misi, dan program partai dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Menurutnya, kelengkapan itu untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan pemilih. "Karena kami berupaya untuk memperkenalkan keberadaan parpol tidak hanya dari sisi profil keberadaan alamat saja, tapi juga visi, misi, dan programnya," kata Idham dalam acara Uji Publik Rancangan PKPU di Kantor KPU, Jakarta, Rabu kemarin. Pa...

Mar52023 by RedaksiNo Comments

Mau Jadi Caleg? Bukan Cuma Modal Uang Tapi Juga Harus Perhatikan Hal Ini

Pemilu 2024

WARTA-1 – Menuju Pemilu 2024, salah satunya yang dikejar sebagian politisi baru atau pun mereka yang sudah senior adalah Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) yang waktu pemilihannya bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ada 24 partai politik yang memiliki tiket Pemilu dan sedang menggagas persiapan-persiapan untuk helat akbar itu. Di antara partai politik (parpol) tersebut sebagiannya adalah parpol baru, parpol yang belum pernah mengikuti Pemilu sama sekali. Parpol baru, sebenarnya bukan benar-benar baru. Sebagian dari pimpinan dan pengurusnya adalah politisi-politisi yang sudah malang melintang di jagad perpolitikan nasional maupun daerah. Banyak para politisi yang berpindah-pindah partai, baik disebabkan idealismenya, maupun karena hal lain. Dan parpol baru tersebut akan ...

Mar42023 by RedaksiNo Comments

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tegaskan Tahapan Pemilu 2024 Jalan Terus

Pemilu 2024

WARTA-1 – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan. Pernyataan ini disampaikan merespons putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menyetop tahapan pemilu yang sudah berjalan dan menundanya hingga 2025. "Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Hasyim melalui konferensi pers daring dari Bali, Kamis malam lalu. Menurut Hasyim, tahapan Pemilu 2024 telah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi itu dijadikan dasar bagi KPU sebagai dasar tetap melanjutkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim mengaku KPU belum menerima salinan putusan PN Jakarta Pu...

Feb222023 by RedaksiNo Comments

Pemilu 2024 Harus Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022

Pemilu 2024

WARTA-1 – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan DPR RI berpandangan bahwa dalam tahapan dan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Demikian disampaikan Arsul saat hadir secara daring mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan keterangan DPR RI menanggapi permohonan pengujian materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan mendengarkan keterangan Pemerintah diwakili Kemenkumham dan Kemendagri serta Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa (21/2). "Bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal ...

Feb202023 by RedaksiNo Comments

Tahapan Pemilu 2024 Dipastikan KPU Sesuai Rencana

Pemilu 2024

WARTA-1 – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, memastikan penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau on the track. "Kami menyakini tahapan itu on the track, di mana pada tanggal 14 Februari 2024, pemilih Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri akan menggunakan hak pilihnya, datang ke Tempat Pemungutan Suara. Kami sangat yakin itu," ujar Idham melalui keterangan tertulisnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk "Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu (19/2). Menurut Idham, KPU meyakini hal tersebut karena sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan U...

Feb182023 by RedaksiNo Comments

Simulasi Bawaslu, Anggaran Pilkada Membengkak Tiga Kali Lipat

Pemilu 2024

WARTA-1 – Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Triyono mengungkapkan Bawaslu telah melakukan simulasi terkait anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Ia mengatakan, usulan anggaran membengkak jika dibandingkan pilkada sebelumnya. Pada pilkada 2015 hingga 2020 total anggaran pilkada yang dikeluarkan Rp9,5 triliun. Sedangkan perkiraan usulan anggaran untuk pilkada 2024 sejumlah Rp14,7 triliun. Rincian anggaran pilkada pada 2015 yakni Rp1,4 triliun, pada 2017 sebesar Rp1 triliun, pada 2018 sebesar Rp3,6 triliun, pada 2020 sebesar Rp3,4 triliun. “Lebih banyak daripada pilkada sebelumnya,” ujar Triyono dalam acara webinar dilansir di Jakarta, Kamis (16/2). Ia merinci alasan kenaikan tersebut. Pertama, adan...

Feb172023 by RedaksiNo Comments

Anies Baswedan Resmi Didukung Partai Ummat

Pemilu 2024

WARTA-1 – Partai Ummat mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (Capres) 2024. "Saya sampaikan kepada semua yang memberikan dukungan, support, itu tanda kepercayaan. Saya sampaikan terimakasih, apresiasi kepada semua," ucap Anies usai acara Bawa Ide di Jakarta Selatan, yang dikutip Kamis (16/2). Anies mengemukakan dalam setiap ajang kontestasi politik demokrasi bakal selalu ada berbagai pihak yang menyatakan sikap dan arah dukungan. Kondisi tersebut cukup lumrah, apalagi pada masa Pemilu. "Pemilu pasti akan ada ekspresi dukungan dari mana-mana. Apresiasi, terima kasih, seperti saya bertugas di Jakarta dukungan bisa banyak unsurnya," ujarnya. Anies Baswedan juga membeberkan kriteria calon wakil presidennya yan...

Feb162023 by RedaksiNo Comments

Mohammad Toha: KPU Pusat Harus Buat Desain Besar Pemecah Masalah Tahapan Pemilu

Pemilu 2024

WARTA-1 – Mohammad Toha menilai, persoalan yang dialami KPU Bawaslu di daerah ternyata sama dengan apa yang dialami KPU Bawaslu di Pusat. Oleh karenanya Anggota Komisi II DPR RI itu meminta KPU Pusat segera membuat grand desain untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, dimana persoalan klasik yang terus berulang terkait Daftar Pemilih Tetap, KTP Elektronik, dan juga persoalan sarana dan prasarana dan juga Sumber Daya Manusia di dalamnya. "KPU Pusat harus membuat grand design untuk menyelesaikan masalah itu, masalah KTP, masalah daftar pemilih, dan masalah SDM Panwas, dan masalah lainnya seperti sarpras, masalah peraturan-peraturan, itu semuanya tentunya akan menghambat pemilu atau membuat kualitas pemilu tidak baik, oleh karena itu harus diatasi secara bersama-sama," k...