Gulir ke bawah
Blibli.com
iStyle ID
Shopee Indonesia
Shopee Indonesia
Bisnis

Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Revitalisasi Wilayah Transmigrasi Dipercepat

120
×

Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Revitalisasi Wilayah Transmigrasi Dipercepat

Sebarkan artikel ini
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Sigit/Humas Kemendes PDTT)

WARTA-1 – Revitalisasi wilayah transmigrasi yang terbengkalai, akan dipercepat melalui pembenahan infrastruktur. Hal itu ditujukan agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

“Saya sudah minta dukungan ke Pak Bas (Menteri PUPR) untuk merevitalisasi seluruh kawasan transmigrasi yang hampir setiap saya ke daerah transmigrasi selalu ada keluhan infrastruktur. Karena menjadi lahan menjadi wilayah yang tidak jelas statusnya,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Gulir ke Bawah
Blibli.com
Selamat Membaca

Pernyataan itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI) di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (12/12) kemarin.

Abdul Halim Iskandar mengatakan, koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dilakukannya agar dapat memperjelas status dan tanggung jawab setiap wilayah transmigrasi.

Sebab, tanggung jawab wilayah transmigrasi masih tumpang tindih sampai saat ini karena masing-masing pemerintah baik pusat maupun daerah saling lempar tanggung jawab pengelolaannya.

“Pemerintah daerah menganggap itu milik kewenangan kementerian pusat karena APBD-nya nggak cukup untuk memback-up kepentingan wilayah transmigrasi. Sementara kementerian sudah menganggap itu kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurut Mendes PDTT, pihaknya berupaya memastikan kejelasan regulasi yang mengatur terkait wilayah transmigrasi.

Tujuannya agar wilayah tersebut semakin maju dengan kewenangan yang semakin jelas sesuai dengan seharusnya.

“Saat ini fokus untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang hari ini tidak berpihak ke daerah transmigrasi baik yang baru maupun daerah transmigrasi yang sudah lama agar jelas tanggung jawab pemerintah mulai pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Turut hadir dalam acara itu, sejumlah pejabat Kemendes PDTT, yakni Sekjen Taufik Madjid, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Yusra, dan Direktur Pelayanan Investasi Supriadi.

Selain itu hadir Ketua Umum DPP PATRI Sunu Pramono Budi, GPH Suyoko M Hadikusumo sebagai salah satu sesepuh PATRI, Bambang Sulistyo selaku Ketua Panitia, dan para anggota PATRI dari berbagai provinsi. (infopublik)

I Love Wallpaper Store