Gulir ke bawah
Hukum

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang Didukung Masuk Prolegnas Prioritas 2024

295
×

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang Didukung Masuk Prolegnas Prioritas 2024

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Mengingat kasus perdagangan manusia di Indonesia kembali menjadi sorotan publik, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) DPR menilai perlu dilakukan evaluasi terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Evaluasi ini menjadi krusial lantaran berpotensi menjadi landasan untuk perubahan UU TPPO untuk RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024 mendatang.

Gulir ke Bawah
Selamat Membaca

Melalui evaluasi UU TPPO ini, Puspanlak DPR juga berupaya memperkaya perspektif penegakan hukum terhadap pelaku.

Tidak hanya memperkaya perspektif, unit kerja yang menjadi bagian dari Badan Keahlian DPR itu turut ingin menguatkan aspek perlindungan terhadap kelompok rentan terkena perdagangan orang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Puspanlak DPR Tanti Sumartini kepada Parlementaria usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang’, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).

“Dari sisi undang-undang itu memang ada beberapa yang ambigu. (Maka) undang-undang itu perlu dibenerin terutama delik-delik pidananya jadi aparat penegak hukum itu tidak menjadi kesulitan menafsirkan. Perdagangan orang ini juga sering menyasar kelompok rentan jadi ini (aspek) yang juga diperkuat,” ucap Tanti.

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) per 31 Juli 2023, korban TPPO meningkat tajam lebih dari 200 persen pasca Pandemi COVID-19. Desakan ekonomi menjadi penyebab kelompok rentan, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, terjebak sindikat perdagangan orang.

Menanggapi laporan tersebut, Tanti menilai UU TPPO perlu diperkuat secara komprehensif terutama aspek pemberian izin kerja karena sebagian besar kasus perdagangan orang berasal dari golongan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

“Usai pertemuan ini, kami akan mengundang beberapa pakar dan sejumlah narasumber. Kami ingin ke depannya perubahan undang-undang (TPPO) ini bisa dipertimbangkan pada Prolegnas 2024,” pungkasnya. (dpr/Foto: Munchen/nr)