WARTA-1 – Menjadi anggota legislatif, diminati banyak orang di negeri ini. Menuju Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2024, yang akan digelar serentak nasional pada 14 Pebruari tahun depan itu, 20.462 kursi dewan diperebutkan.
Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah kursi legislatif itu terdiri dari 580 kursi DPR RI, 2.732 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kota/Kabupaten. Dan daerah pemilihan yang ada, sebanyak 2.710 dengan perincian 84 dapil untuk pemilihan anggota DPR RI, 301 dapil anggota DPRD provinsi, serta 2.325 dapil untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten.
Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pun kini tengah mematangkan sejumlah anggotanya yang mengajukan diri sebagai caleg. Berkas perbaikan data yang diminta oleh KPU di tingkatan masing-masing, terus digeber untuk dilengkapi. Meriah, pesta rakyat lima tahunan yang mengasyikkan untuk diikuti.
Di daerah-daerah, sejumlah orang dengan berbagai ‘kurenah’ (karakter) muncul ke permukaan, diusung oleh parpol peserta Pemilu 2024. Baliho, pamflet, leaflet, spanduk, serta kalender bergambar wajah Sang Caleg, mulai bertebaran di seluruh wilayah. Jargon-jargon keberpihakan pada masyarakat kecil pun seolah jadi ‘jualan’ menarik untuk meraih simpati masyarakat.
‘Jualan’ para caleg, sepertinya juga berkutat pada bidang yang sama; sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat. Benarkah demikian?
Menurut data lapangan, ternyata pencalegan masih sekadar euforia pemilu. Mengapa demikian? Buktinya adalah masih adanya personal (oknum) caleg yang sama sekali tidak mampu menguasai hal-hal yang berkaitan dengan daerah pemilihannya. Hanya sekadar tahu wilayah yang menjadi dapilnya, tanpa mengenali apa yang ada di dalamnya, – potensi, masalah sosial, dan keadaan riil di tengah masyarakat.
Alih-alih memahami, bahkan ada yang maju tanpa program apapun. Ketika ada warga yang menanyakan terkait apa program yang ia usung, yang bersangkutan malah mengalihkan dengan jawaban-jawaban tidak bernas, tidak berisi. Hanya bersilat lidah di tataran kulit, tanpa menyentuh esensi pencalegannya sendiri.
Kemudian, bila beberapa waktu lalu para caleg menunggu keputusan MK terkait keputusan apakah Pileg akan bersistem daftar tertutup atau terbuka, setelah keputusan menyatakan Pileg 2024 dengan sistem daftar terbuka, para caleg masih berkutat dengan masalah nomor urut.
Satu sisi wajar saja persoalan nomor urut menjadi rebutan walaupun pada sistem daftar terbuka. Hal itu karena filosofi nomor kecil masih melambangkan tingkat penting atau tidaknya seseorang dalam komunitas atau parpolnya.
Namun tentunya itu tidak perlu dijadikan alasan untuk berseteru hingga berdendam dan pecah kongsi dalam satu kapal bernama parpol. Malah akan menjadi halangan untuk meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya di tiap dapil.
Kemudian, setelah melalui berbagai tahapan menuju terbitnya daftar calon sementara (DCS) dan dilanjutkan dengan daftar calon tetap (DCT) beberapa waktu ke depan, di kalangan para caleg juga mulai terlihat semangat bertarung yang gonjang-ganjing. Ada yang kian bersemangat, bahkan dengan memperlihatkan kemampuan finansialnya, ada pula yang mulai surut disebabkan modal uangnya nyaris menipis sementara waktu masih panjang di hadapan.
Euforia pencalegan tersebut, menjadi tontonan masyarakat. Beragam pendapat, ada yang nyinyir dengan baliho yang bertebaran, ada pula yang tidak peduli seolah memahami bahwa semua itu hanya kejadian insidentil lima tahunan.
Bahkan, seorang sahabat di ujung telepon pernah berkata, “Biasalah, namanya juga pemilu. Rumah sakit saja di daerah-daerah juga sudah bersiap bagi mereka yang butuh penanganan medis ketika gagal nanti.”
Ada baiknya para caleg jangan jumawa dengan keadaan. Jangan sombong walau popularitas sudah tinggi sekalipun. Ingatlah! Popularitas tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Butuh kerja keras mengomunikasikan dengan baik, membangun jaringan dengan tepat, dan mencitrakan diri secara profesional. (*/Nova Indra/Ilustrasi: M Faisal/Radar Sampit)
