Gulir ke bawah
Blibli.com
iStyle ID
Shopee Indonesia
Shopee Indonesia
Nasional

KPK Imbau Pemerintah Daerah Gunakan MCP untuk Perbaikan Tata Kelola

167
×

KPK Imbau Pemerintah Daerah Gunakan MCP untuk Perbaikan Tata Kelola

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4).

Gulir ke Bawah
Blibli.com
Selamat Membaca

“Menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi,” ujar Maruli.

Untuk itu, KPK selenggarakan Rapat Koordinasi dan Pemantauan MCP 2023 dan Rapat Tematik bersama Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Maruli juga mengingatkan pada 2022 lalu terjadi penurunan capaian MCP Kab. Kaur. Sedangkan SPI Kab. Kaur pada tahun 2022 menduduki peringkat keenam dengan nilai 68,98. “SPI merupakan ukuran hasil dari tata kelola, Sedangkan MCP adalah penilaian dari prosesnya,” sebut Maruli.

MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP memiliki delapan cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. (infopublik/Foto: Dok KPK)

I Love Wallpaper Store