WARTA-1 – Pemerintah mendorong agar reformasi birokrasi (RB) dapat langsung berdampak bagi percepatan pembangunan serta bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu Lembaga Administrasi Negara (LAN) menginisiasi adanya perubahan terkait kebijakan pengembangan kompetensi (bangkom) yang terintegrasi dengan RB Tematik tersebut. Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, percepatan RB tematik tersebut disesuai dengan instruksi Presiden terhadap beberapa isu strategis.
Adapun beberapa tema yang menjadi acuan antara lain Bangkom yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi birokrasi dan mendukung pencapaian isu strategis seperti stunting, penggunaan produk dalam negeri, hilirisasi produk dan sebagainya.
“Maka berhasil tidaknya Bangkom akan diukur bukan dari jumlah alumninya melainkan apakah hasil belajar atau learning product yang dihasilkan dapat berkorelasi secara positif terhadap perwujudan RB tematik tadi. Misalkan proyek perubahan yang telah dihasilkan para alumni pelatihan harus dapat dievaluasi dan mampu mengungkit dan mengakselerasi keempat tema tersebut, sehingga ukuran dan targetnya harus jelas,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/1).
Ia mengungkapkan, perubahan kebijakan Bangkom ini merupakan perwujudan kerja sama dan sinergi LAN dengan lembaga pelatihan dalam menyusun konsep bangkom yang dapat berdampak. Sehingga semua hasil pembelajaran baik policy brief dan proyek perubahan dapat mendukung peningkatan RB tematik tersebut.
Hal lain yang menjadi poin penting adalah perbaikan di sisi penyelenggaraan dalam rangka mendorong pelatihan yang berkualitas. Mulai tahun ini LAN juga akan melakukan akreditasi lembaga pelatihan swasta, serta evaluasi persyaratan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II bagi lembaga pelatihan.
“Yang tidak kalah penting saya tegaskan perlu dibuat sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan untuk memantau sejauh mana proyek perubahan (proper) yang dibuat peserta itu memberikan manfaat dan dampak bagi percepatan RB tematik tersebut,” ujar Adi.
Adapun kebijakan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan berubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan berubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023.
3. Anak Lampiran Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 375 Tahun 2022) menjadi Anak Lampiran Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 2 Tahun 2023).
Selain penyesuaian-penyesuaian terhadap konten pelatihan kepemimpinan, LAN juga melakukan penyesuaian pada aspek Bangkom lainnya. Beberapa hal yang disesuaikan antara lain, Pedoman Coaching – Mentoring dan Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS, Pedoman Coaching – Mentoring dan Evaluasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pedoman Kalibrasi Nilai, Kebijakan Orientasi PPPK, Workshop Pelatihan Dasar CPNS, PKP, PKA. (medcom/Foto: tribunnews.com)
