WARTA-1 – Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, mempersoalkan masa kampanye pada Pemilu 2024 yang singkat, yakni 75 hari.
Durasi itu dinilai sangat pendek jika ketimbang masa kampanye pada Pemilu 2019. Padahal, lanjut Titi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya sejak 14 Desember 2022.
Ia menilai ada ruang kosong yang cukup panjang bagi parpol melakukan kegiatan elektoralnya sampai masa kampanye efektif dimulai pada 28 November 2023.
“Apakah misalnya biarkan kalau mereka berkampanye, kita pidanakan? Kampanye di luar jadwal itu lumayan pidananya. Apakah kita mau overkriminalisasi, penjara kita bikin penuh?” kata Titi dalam sebuah diskusi politik yang digelar di Jakarta, Sabtu lalu.
Titi berpendapat seharusnya KPU memfasilitasi ruang-ruang politik untuk mengemukakan gagasan para peserta pemilu. Selain bagi parpol peserta pemilu, ruang itu juga dibutuhkan bagi para bakal calon presiden yang telah dijagokan oleh parpol.
Biar bagaimana pun, lanjut Titi, parpol mengeluarkan uang dalam rangka sosialisasi bakal calon presiden sebelum masa kampanye efektif dimulai. Akuntabilitas pendanaan sosialisasi perlu diketahui masyarakat. “Akuntabilitas pendanaan itu penting bagi publik supaya publik tau aliran dana yang memfasilitasi pembiayaan orang yang bakal jadi capres itu dari mana,” terangnya. (medcom/Foto: Perludem)
