WARTA-1 – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyampaikan kinerja penyelenggara pemilu bermasalah. Penilaian itu disampaikan menyikapi sejumlah bukti yang diperoleh.
“Jadi terlihat sangat jelas bahwa kerja penyelenggara pemilu kita kali ini sangat bermasalah,” kata perwakilan dari Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Dia menyampaikan kecurangan terjadi pada tahap verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024. Ada perintah dari oknum penyelenggara pemilu pusat ke sejumlah daerah untuk mengubah hasil rapat pleno verifikasi faktual yang telah dilakukan.
“Untuk menunjukkan bahwa perintah ini dari pusat kami punya data juga,” ungkap dia.
Dalam paparannya, Hadar menunjukkan hasil tangkap layar pesan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan anggota KPU daerah. Namun, identitas anggota KPU daerah dirahasiakan.
“Ini (pesan) secara grup maupun perorang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang,” ungkap dia.
Dalam bukti tangkapan layar pesan tersebut, Hasyim menyampaikan tolong dibantu kepada anggota KPUD. Instruksi tersebut ditujukan untuk membantu Partai Gelora.
“Ini adalah untuk partai gelora tadi sekian banyak di 24 provinsi sekian banyak yang belum MS (memenuhi syarat),” sebutnya.
Hadar menyampaikan ada empat anggota KPUD setuju mengikuti instruksi KPU pusat. Diduga, hanya mengikuti perintah dari pusat.
“Orang yang setuju karena ini ada hierarki, karena instruksi KPU pusat,” sebut dia.
Namun, ada sejumlah anggota KPUD yang enggan menuruti perintah tersebut. Sebab, dinilai tak sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Ada yang bilang ini perintah atau instruksi dan apakah ini tidak berbahaya?” ujar dia.
Hadar mengaku bukti tersebut hanya bahagian kecil bukti kecurangan Pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memiliki banyak bukti kecuran lainnya.
“Dalam praktiknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti. Banyak tekanan melakukan perubahan data,” katanya. (sumber: medcom)
