WARTA-1 – Sebanyak tujuh pimpinan partai politik di parlemen menggelar pertemuan. Mereka sepakat menolak sistem proposional tertutup pada Pemilu 2024.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mewakili pimpinan partai lainnya. Total delapan partai politik di parlemen menolak sistem proposional tertutup. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung wacana sistem proporsional tertutup.
“Pertama, kami menolak proporsional tertutup,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1).
Airlangga menyampaikan sikap tersebut diambil sebagai komitmen menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Sistem proporsional tertutup dianggap sebagai langkah mundur demokrasi.
“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” ungkap dia.
Sistem proporsional terbuka dinilai pilihan tepat. Tak mengherankan mekanisme pemilihan calon legislatif (caleg) secara langsung itu sudah bertahan di tiga pemilu sebelumnya.
Ke delapan partai itu menganggap gugatan sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai preseden buruk. Sebab, gugatan yang disampaikan sudah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
Selain itu, kedelapan partai meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara diminta menjalankan tugasnya dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ke delapan partai itu juga mengapresiasi sikap pemerintah yang telah menyediakan anggaran Pemilu 2024. Penyelenggara pun diminta menjalankan tahapan sebaik-baiknya.
Partai-partai itu juga menyampaikan komitmen berkompetisi sehat pada Pemilu 2024. Komitmen tersebut disampaikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
“Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” ujar dia.
Meski delapan partai menyatakan sikap menolak sistem proposional tertutup, namun, pertemuan itu hanya dihadiri tujuh partai. Sebab, Partai Gerindra berhalangan hadir.
“Namun partai gerindra sudah berkomunikasi, baik dengan saya maupun dengan NasDem, Bang Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum NasDem), dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” ujarnya. (medcom/Foto: Anggi Tondi Martaon)
