Gulir ke bawah
Pemilu 2024

Hasil Sidang Mediasi, Partai Ummat Dinyatakan Boleh Verifikasi Ulang

140
×

Hasil Sidang Mediasi, Partai Ummat Dinyatakan Boleh Verifikasi Ulang

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sepakat Partai Ummat boleh melakukan verifikasi ulang meliputi administrasi dan faktual. 

Ini merupakan hasil kesepakatan sidang mediasi Partai Ummat dan KPU-Bawaslu. Mediasi dipimpin Ketua Majelis sekaligus Anggota Bawaslu Totok Hariyono, serta anggota Majelis Puadi dan Lolly Suhenty.

Gulir ke Bawah
Selamat Membaca

“Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Lolly dalam sidang mediasi, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa kemarin.

Kemudian, Puadi membeberkan Partai Ummat diberikan kesempatan untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi NTT dan Provinsi Sulut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur.

Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh parpol, kata Puadi, dimulai pada Rabu, 21 Desember 2022, hingga Jumat, 23 Desember 2022.

Kemudian, untuk verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan parpol, dihitung mulai Jumat, 23 Desember 2022 dan diakhiri Sabtu, 24 Desember 2022. Penentuan sampel dalam verifikasi faktual dilakukan oleh KPU pada Minggu, 25 Desember 2022.

“Kemudian, penyampaian rekapitulasi hasil verfak kepada parpol dan Bawaslu pada Jumat 30 Desember 2022 dan penetapan hasil dan pengambilan nomor urut parpol peserta pemilu pada Jumat 30 Desember 2022,” terang Puadi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, menyatakan pihaknya siap menjadi peserta Pemilu 2024. Ridho mengaku pihaknya diberi kesempatan oleh KPU-Bawaslu lantaran adanya kendala lapangan saat verifikasi faktual awal. Sehingga, Partai Ummat dinyatakan tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat di dua Provinsi, yakni NTT dan Sulut.

“Kami siap untuk melaksanakan verifikasi faktual ulang pada DPD-DPD yang dimaksud,” ujar Ridho. (medcom)