Rabu, September 27Selamat Datang di Media Warta-1, Selamat Membaca

Fraksi PKS Tolak Revisi UU IKN Masuk Prolegnas 2023 yang Diusulkan Pemerintah

WARTA-1 – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya menolak masuknya RUU Perubahan Atas UU IKN masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023.

Ia menilai, pembahasan RUU IKN yang dilakukan dengan terburu-buru dan minim partisipasi publik. “Adapun RUU tentang Perubahan atas UU IKN,  PKS tentunya berkomitmen sejak dari awal dan konsisten dari sejak awal tidak menyetujui adanya pembahasan rancangan undang-undang IKN, yang waktu itu dilaksanakan secara tergesa-gesa,” tegas Bukhori.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Bukhori menilai, pembahasan RUU IKN yang dilakukan dengan terburu-buru dan minim partisipasi publik menjadi ‘catatan merah’ kedua bagi kinerja DPR dan Pemerintah dalam melakukan fungsi legislasinya menyusul polemik RUU Cipta Kerja yang kini sudah diteken menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

“PKS memandang, setelah UU IKN baru saja diketuk dan bahkan belum pada tahap pelaksanaan, ternyata sudah mengalami persoalan. Itu menunjukkan betapa sesungguhnya dalam kita dalam membahas suatu undang-undang diperlukan kehati-hatian, diperlukan pandangan dari semua komponen anak bangsa sehingga tidak kemudian memburu yang penting selesai,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *