Gulir ke bawah
Nasional

Revisi UU Kesejahteraan Lansia Berikan Kehidupan Layak Bagi Warga

384
×

Revisi UU Kesejahteraan Lansia Berikan Kehidupan Layak Bagi Warga

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan urgensi dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

Urgensi tersbeut katanya, adalah sebagai upaya negara hadir dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap kelompok lanjut usia yang merupakan kelompok yang sangat rentan.

Gulir ke Bawah
Selamat Membaca

Pasalnya pada tahun 2035 nanti,  jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 47 juta orang. Saat ini diketahui, jumlah warga usia lansia sudah mencapai 11 juta orang. Dengan demikian, perlu adanya antisipasi agar mereka bisa diberdayakan dan juga bisa menjadi perhatian bagi negara. 

“Kalau kita tidak memiliki Undang-Undang Lanjut Usia, bagaimana dengan nantinya nasib para lansia di masa tuanya. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara dan bangsa serta mendapatkan kehidupan layak di hari tuanya. Untuk itu, sudah seharusnya seiring berjalannya waktu, kiranya Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lanjut Usia) perlu adanya revisi karena dinilai sudah cukup lama,” kata Ace.

Hal itu disampaikannya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI rangka menyerap masukan-masukan  terhadap RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/9).

”RUU tersebut dibuat sejak 1998, jadi jelas sekiranya perlu direvisi terkait dinamika sistem pemerintahan saat ini, yang memang sudah mengalami perubahan juga. Kalau dulu sistem pemerintahan bersifat sentralistik semua dikerjakan oleh pusat, namun sekarang nafas dari RUU tersebut harus senafas dengan UU pemerintah daerah juga, karena di dalamnya disebutkan bahwa urusan sosial juga menjadi urusan daerah juga,” jelas Ace

Dalam konteks lanjut usia, sambungnya,  juga seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga kita bisa tegaskan dalam RUU lansia mana kewenangan pemerintah pusat dan mana kewenangan pemerintah daerah.

Belum lagi saat ini, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, seiring dengan semakin tinggi angka harapan hidup masyarakat Indonesia tahun 1998 angka harapan hidup masih 65 tahun bahkan 63 tahun, akan tetapi saat ini dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, angka kehidupan masyarakat sudah mencapai 71 tahun.

Klik HALAMAN BERIKUTNYA