Gulir ke bawah
Politik

Surat Edaran Mendagri Terkait Pendelegasian Kewenangan PJ Kepala Daerah Dipertanyakan

341
×

Surat Edaran Mendagri Terkait Pendelegasian Kewenangan PJ Kepala Daerah Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mempertanyakan keberadaan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 september 2022 terkait soal pendelegasian kewenangan.

Lebih tepatnya, pemberian izin tertulis Mendagri kepada PJ (pejabat), PJS (Pejabat sementara), maupun PLT (Pelaksana tugas) Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan berbagai kewenangannya, yang sejatinya semua itu bertentangan dengan beberapa undang-undang.

Gulir ke Bawah
Selamat Membaca

“Sejatinya semua itu bertentangan dengan beberapa undang-undang, serta rawan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Saan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito Karnavian, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mencontohkan nomor 4 huruf A dalam surat edaran Mendagri tersebut. Yakni, pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf B, yang isinya persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Melihat hal tersebut, kami juga mengkaji surat edaran ini, dan untuk kebaikan bersama. Disini juga banyak hal atau peraturan yang sebenarnya bertabrakan atau bertentangan. Misalnya saya ingin contohkan terkait dengan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang terkait soal pemberhentian pegawai dan pengangkatan atau pemindahan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, terutama dalam pasal 14 ayat 7 yang mengatur bahwa badan atau dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Dalam penjelasan pasal 14 ayat 7 undang-undang tersebut, lanjut Saan, yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan, perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

BACA HALAMAN BERIKUTNYA