WARTA-1 – Pemerintah berencana membatasi jumlah pengunjung yang naik ke bangunan Candi Borobudur sebanyak 1.200 per orang. Ini dinilai sebagai upaya memelihara kondisi candi yang mulai mengalami kerusakan.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi dengan penerapan tarif Rp 750.000 per orang untuk wisatawan lokal dan USD100 untuk wisatawan mancanegara. Belakangan, penerapan aturan baru itu ditunda sementara oleh pemerintah.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita seperti dilansir liputan6, menilai pemerintah perlu lebih dulu mengatur kategori pariwisata sebelum menaikkan harga tiket Candi Borobudur.
Selain mengatur kategori, Ronny juga meminta pemerintah memberikan edukasi terkait pariwisata kepada masyarakat. Tujuannya, agar tidak ada yang salah tafsir ketika aturan baru diterapkan.
“Pemerintah sudah tepat menunda menerapkan aturan tersebut. Pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan literasi pariwisata dulu kepada publik tentang perbedaan kategori yang melekat pada bangunan Candi Borobudur dan Kawasan Candi Borobudur,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (8/6).
Guna memperkuat sosialisasi yang dilakukan tersebut, pemerintah juga perlu melengkapi dengan atoran kategori destinasi wisata. Termasuk jenis-jenis, zonasi, hingga treatment yang berlaku.
“Agar ada rule of the game yang jelas di satu sisi dan ada kesadaran publik atas urgensi menjadi destinasi “special interest” seperti Candi Borobudur atau Pulau Komodo, misalnya,” katanya. (sumber: liputan6)
