WARTA-1 – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM sesi II Wilayah Sumatera secara hybrid di Bengkulu.
“UMKM menjadi penyangga dalam berbagai krisis ekonomi, termasuk dalam menjaga lapangan kerja pada masa pandemi Covid-19,” ujar Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (10/12).
Airlangga mengatakan, UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61 persen, terhadap tenaga kerja sebesar 97 persen, investasi sebesar 60 persen, dan ekspor nonmigas mencapai 16 persen.
“Pelajaran UMKM dapat dilihat dari Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang setelah perang dunia II, UMKM mendorong pemulihan ekonomi. Demikian pula di Korea Selatan, UMKM didorong melalui ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah terutama untuk mendorong daya saing UMKM,” ungkap Airlangga.
Dalam perjalanannya sejak 1999, pembiayaan UMKM dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain melalui Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun. Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6 persen pada 2020. Pada 2021, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, sehingga suku bunga KUR hanya 3 persen hingga akhir tahun.
“Pemerintah melihat porsi kredit UMKM masih flat di kisaran 18 persen, dan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024”, tegasnya.
Pencapaian target 30 persen tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Salah satu bentuk integrasi adalah melalui graduasi Kartu Prakerja yang disinkronkan dengan program KUR untuk memberdayakan UMKM, serta berbagai program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk membantu UMKM yang belum bankable yang dilanjutkan dengan berbagai tahapan kredit ultra mikro, kredit mikro, sampai yang komersial.
“Kami berharap agar buku Pembiayaan UMKM ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi mahasiswa agar mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan benchmark dari yang dilakukan negara lain,” pungkasnya. (sumber: liputan6)
