Gulir ke bawah
Peristiwa

Nonaktifkan Perangkat Nagari, Wali Nagari Kambang Utara Digugat ke PTUN

1006
×

Nonaktifkan Perangkat Nagari, Wali Nagari Kambang Utara Digugat ke PTUN

Sebarkan artikel ini

WARTA-1 – Para kuasa hukum dari penggugat inisial (A) selaku Perangkat Nagari di Kambang Utara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Gugatan tersebut terkait penonaktifannya sebagai Perangkat Nagari, sebutan untuk Kepala Kampung di Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kab Pesisir Selatan. Di sini yang menjadi pihak tergugat adalah Wali Nagari Kambang Utara.

Gulir ke Bawah
Selamat Membaca

Hal gugatan dilayangkan terkait kebijakan atau keputusan Wali Nagari Kambang Utara tersebut dipandang cacat hukum atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

“Maka dari itu kami mengajukan atau melakukan pengujian terhadap keputusan Wali Nagari tersebut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Semua itu untuk menentukan kepastian hukum nantinya,” ungkap Koordinator Tim Kuasa Hukum yaitu Fandra Arisandi P, SH, Shel.

Tim kuasa ini menguraikan, Insya Allah dalam minggu depan akan menghadiri sidang pertama. “Karena gugatan sudah resmi kita daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan sudah terdaftar di pengadilan tertanggal 25 Oktober 2021 kemarin. Maka sekarang kita tunggu proses persiapan dan pemanggilan saja lagi dari pengadilan,” terangnya.

“Adapun yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Wali Nagari Kambang Utara yaitu surat No. 140/68/WN-KBG.U/IX-2021 tanggal 14 September 2021 tentang penonaktifan klien kami sebagai Kepala Kampung Kambang Harapan atau Perangkat Nagari. Yangg menurut kami terbitnya surat atau kebijakan Wali Nagari tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Lebih jauh Fandra menyampaikan, “tata cara atau prosedur dan proses dalam menonaktifkan klien kami tersebut tidak sesuai aturan. Perlu dipahami untuk proses itu sudah ada tata cara dan aturan yang jelas di dalam Perbub dan Perda, serta Permendagri. Namun Wali Nagari tidak berpedoman kepada pasal demi pasal pada aturan tersebut. Sehingga tindakan ini sangat terkesan semena-mena dan tindakan sepihak atau golongan dan ini juga sudah merusak nama baik klien kami.”

Di kesempatan yang sama pengacara muda Pessel Joni Iskandar, SH juga menjelaskan saat dihubungi melalui telepon. “Hari tadi kami bersama tim kuasa datang ke Pengadilan untuk memantau perkembangan. Insya Allah minggu depan kita sidang,” terangnya.

“Adapun alasan kami menggugat Wali Nagari dengan ringkas seperti proses yang dilakukan tidak sesuai aturan, tidak adanya peringatan 1 dan 2, dan tidak adanya dasar hukum yang jelas sebagai dasar menonaktifkan. Juga tidak adanya hasil konsultasi/rekomendasi tertulis dari Camat. Surat nonaktif hanya bentuk pemberitahuan bukan keputusan. Seperti yang kita ketahui, SK itu harus adanya mengingat menimbang lalu memutuskan. Kan surat ini aneh masa hanya pemberitahuan,” katanya lagi.

Sehingga dengan demikian, sambungnya, pihak kliennya sangat keberatan dengan proses dilalui Wali Nagari ini. “Dan kamipun telah pernah mengajukan upaya keberatan tertulis kepada Wali Nagari agar dikaji ulang, namun tidak ditanggapi dan diam saja sampai sekarang.”

 “Itu jelas menandakan kalau Wali Nagari membenarkan surat menonaktifkan tersebut. Maka upaya hukum harus kita tempuh karena tidak ada itikad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sekarang klien kami yang sudah dinonaktifkan hanya menerima gaji 25 persen dari sebelumnya. Ini semacam sudah kerugian bagi klien kami,” tegasnya lagi.

“Adapun tuntutan kami dalam gugatan, meminta kepengadilan seperti menyatakan tidak sah dan batal surat Wali Nagari tersebut. Dan memerintahkan mencabut surat tersebut. Serta mewajibkan mengembalikan seperti semula nama baik/merehabilitasi nama penggugat dan mewajibkan ganti kerugian materil akibat tindakan tergugat tersebut,” tambanya.

Ia melanjutkan, semua itu akan dibuktikan di pengadilan nanti untuk mencari kebenaran sesuai aturan yang berlaku. “Ini harap diperhatikan semua Wali Nagari di Pessel ke depannya dalam memberhentikan perangkatnya,” ungkapnya. (kontributor: Elya Murni)