Rabu, September 27Selamat Datang di Media Warta-1, Selamat Membaca

Tutup Selama PPKM Darurat Jawa-Bali, PHK Menghantui Karyawan Mal

Warta-1 – Pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali dipastikan berdampak besar bagi bisnis mal atau pusat perbelanjaan. 

Ilustrasi PHK (detikcom/Tim Infografis: Zaki Alfarabi)

Para pengusaha kembali terpuruk di tengah kondisi yang belum bisa bangkit setelah adanya kebijakan PSBB di 2020.

Pekerja dirumahkan dan ancaman PHK dipastikan terjadi seiring penutupan pusat perbelanjaan dalam pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali.

“Pusat Perbelanjaan akan kembali mengalami kesulitan besar, yang mana sampai dengan saat ini pun sebenarnya masih belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat kondisi berat yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu,” jelas Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, seperti dirilis Merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Pengusaha pada tahun lalu harus mengurangi kegiatan bisnisnya karena kebijakan PSBB di mana pusat perbelanjaan hanya boleh beroperasi secara terbatas. Kapasitas yang diperbolehkan maksimal 50 persen saja.

Dia mengaku jika sebenarnya memasuki tahun 2021, pusat perbelanjaan dalam kondisi usaha yang jauh lebih berat dari 2020. 

Di mana hampir semua dana cadangan sudah terkuras habis pada 2020. Dana darurat yang dimiliki nyatanya hanya untuk sekedar bertahan.

Kemudian seiring keputusan PPKM darurat Jawa Bali yang menetapkan ditutupnya kembali operasional pusat perbelanjaan, maka dipastikan berdampak pada banyak pekerja yang dirumahkan.

“Jika kondisi terus berkepanjangan, maka akan terjadi kembali banyak PHK,” kata dia.

Alphonzus menuturkan pergerakan ekonomi pada semester I-2021 sudah tumbuh cukup menggembirakan.

Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan para pengusaha pun kini menjadi sia-sia karena akan kembali terpuruk dan tidak mencapai target yang telah dibuat.

“Hampir dapat dipastikan bahwa akan sulit untuk mencapai target-terget perekonomian yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 ini,” katanya.

Dia menilai sejatinya permasalahan yang ada akibat lemahnya penegakan atas berbagai penerapan pembatasan yang diberlakukan selama ini.

“Seharusnya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, disiplin dan konsisten,” tegas dia. (sumber: Merdeka.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *